Skenario ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres

 

Analisis LSI Denny JA mengungkap ada beberapa faktor yang berpotensi membuat bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, gagal mendapat tiket capres di Pilpres 2024. Hal ini dipengaruhi oleh partai-partai yang telah mengusung dia, baik Partai Demokrat maupun Partai Nasdem.

Setidaknya, ada empat poin yang membuat Anies bisa saja tidak memperoleh tiket capres. Poin pertama, adanya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Terbaru pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan. Jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko menang gugatan di MA, maka ada kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.

"Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Pengajuan peninjauan kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024," kata Peneliti LSI Denny JA,

Kedua, kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun. Menurut Ade, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik, selain fakta bahwa pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas pemerintahan yang bersih.

"Pemberantasan korupsi atas Johnny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," beber Ade. Ketiga, bisnis Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, turut terkena dampak setelah memutuskan mendeklarasi Anies.

Salah satu bisnisnya yang terdampak, yaitu jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. Usaha lainnya yang terkena dampak adalah usaha di bidang properti miliknya dengan nilai sekitar Rp 8 triliun. Usaha ini macet, padahal rencananya mendapat pinjaman dari bank pemerintah. Lebih lanjut Ade menuturkan, jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.

Read More

Akan di Usung Sebagai Cawapres, Apakah Susi Pujiastuti Aktor dibalik Penyanderaan Pilotnya Oleh Teroris Papua?

 

Aparat TNI-Polri dilaporkan telah menyerang markas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB pimpinan Egianus Kogoya pada Kamis, 23 Maret 2023 lalu, untuk bebaskan pilot Susi Air yang nyaris dua bulan disandera. Serangan digencarkan pukul 01.00 dini hari waktu setempat, sebagaimana diberitakan media Selandia Baru, Radio New Zealand.

Susi terkesan cuek terhadap kondisi pilot yang berkerja di penerbangan miliknya itu. Masyarakat menilai tidak ada langkah aktif yang dilakukan oleh susi untuk membantu membebaskan pilit yang ditawan oleh KKB. Masyarkat menduga susi lebih peduli dengan pencalonan dirinya menjadi cawapres anies ketimbang mengurusi pilot dari maskapai miliknya.

KKB pimpinan Egianus Kogoya belakangan tengah diburu tim gabungan TNI-Polri setelah melakukan aksi sabotase pesawat Susi Air dan menyandera pilot Philip Mehrtens dan lima penumpang pada 7 Februari lalu. Radio New Zealand mengabarkan serangan pada 23 Maret lalu kemudian memicu serangan balasan dari KKB. Sedikitnya tiga orang dikatakan tewas dalam insiden.

Tiga orang tersebut satu di antaranya dari pihak KKB. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim menembak empat personel keamanan Indonesia, menewaskan masing-masing satu personel TNI dan Polri. Selain itu, komandan KKB Egianus Kogoya disebut berada di markas saat serangan berlangsung. Sementara Philip Mertens belum diketahui apakah ada di markas saat operasi.

“Saya telah memverifikasi pernyataan tersebut dengan mengecek apa yang telah dilaporkan polisi Indonesia dan orang Papua,” Peneliti Human Rights Watch Indonesia, Andreas Harsono, dikutip Radio New Zealand.

Penyanderaan Pilot Susi Air Phillip Marthens bermula dari disabotasenya pesawat Susi Air oleh KKB pada 7 Februari 2022. Melansir Antara, pesawat dengan nomor penerbangan SI 9368 itu dilaporkan hilang kontak. Padahal pesawat seharusnya kembali lagi ke Timika pukul 07.40 WIT. Dua jam berselang, pesawat Susi Air memunculkan pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) dengan posisi aktif pukul 09.12 WIB.

Maskapai Susi Air langsung menanggapi sinyal darurat tersebut dengan pengiriman pesawat lain untuk memeriksa posisi. Namun pesawat tersebut ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, dalam pernyataan tertulisnya mengaku pihaknya bertanggung jawab atas sabotase pesawat Susi Air. Perusakan dilakukan setelah landing di Lapangan Terbang Apro, Selasa 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT.

Juru bicara KKB itu juga mengaku telah menyandera pilot asal Selandia Baru. Sebby mengatakan tidak akan melepaskan Phillip Marthens sampai Selandia Baru dan negara-negara lain bertanggung jawab. Ia menyebut Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa, harus bertanggung jawab karena telah mengirim senjata dan melatih TNI-Polri melawan warga Papua.

Dengan dasar itu, kata dia, maka pilot akan menjadi jaminan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Eropa, Amerika dan Australia untuk bicara karena mereka yang mengirim peralatan perang kepada Indonesia, melatih mereka untuk bunuh kami selama 60 tahun. “Oleh karena itu satu pilot disandera,” kata Sambom

Read More

Nasdem Tunjukkan Tanda Putus Asa Sejak Usung Anies Baswedan

 

Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkapkan bahwa Partai Nasdem telah menunjukkan tanda-tanda putus asa mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.

Hal ini terlihat setelah banyak tokoh nasional yang menolak menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan di pemilhan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

asa selama mengusung sosok Anies Baswedan, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya sekarang Partai Nasdem sedang ketar-ketir dengan Anies berdasarkan pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Effendiy Choirie atau akrab disapa Gus Choi.

"Nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024, dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem yaitu Effendy Choirie," ujarnya.

Yusuf pun mulai mengungkapkan pernyataan Gus Choi bahwa berdasarkan survei, suara Anies tergerus oleh bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan di wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah belum signifikan.

"Jadi Effendy Choirie ini sempat mengaku khawatir, ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh dua bakal calon presiden lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo," ucapnya

"Bahkan Effendi Choiri ini juga mengakui bahwa saat ini suara Anies Baswedan ini belum cukup signifikan untuk di dua provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden, Jawa Timur dan Jawa Tengah," tandasnya.

Read More

Anies Baswedan Ragukan PSSI, Sekarang Serang Balik FIFA Terkait Jakarta International Stadium

 

Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi heran soal sikap pendukung Anies Baswedan yang kekeh rumput Jakarta International Stadium (JIS) sesuai standar search FIFA.

Hal itu setelah search FIFA mengeluarkan surat rekomendasinya. Menyatakan rumput JIS mesti diganti jika ingin jadi salah satu stadion perhelatan Piala Dunia.

Namun dalam narasi yang berkembang di kalangan pendukung Anies. Rekomendasi itu tidak murni dari FIFA. Tapi berdasar dari rekomendasi PSSI

“Kira-kira kenapa FIFA percaya dengan rekomendasi PSSI kalau memang gak kredibel?” kata Dedek Prayudi dikutip dari cuitannya di Twitter, Jumat (28/7/2023).

Ia pun menyerukan agar isu ini tak digoreng terus. Lalu menikmati sepak bolanya saja.

“Udahlah, hentikan drama politiknya. Nikmati aja sepakbolanya. Jangan semuanya dijadikan komoditas politik playing victim,” ujarnya.

Pasalnya, kata Dedek Prayudi, beberapa waktu lalu PSSI diragukan usai melontarkan pernyataan rumput JIS tak sesuai standar.

Namun setelah search FIFA yang menyatakan pernyataan serupa, keraguan kembali muncul.

Ia pun menyentil Geisz Chalifah. Loyalis Anies yang getol menyuarakan JIS sesuai standar search FIFA

“Kemaren PSSI yang diragukan, sekarang FIFA. Mosok yang bener cuma Geisz,” pungkasnya.

Read More

Tokoh Nasional Banyak Tolak Tawaran Cawapres Anies , Nasdem Akan Putar Arah Kemudi Jelang Pendaftaran?

 

Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkapkan penyebab banyak tokoh nasional tidak mau menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Pasalnya dalam catatan Yusuf Dumdum setidaknya terdapat 5 tokoh nasional yang menolak menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

"Mengapa banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, kan itu pertanyaannya, bahkan dalam catatan saya setidaknya ada 5 tokoh nasional yang menolak tawaran untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan," bebernya.

Tokoh-tokoh tersebut yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Kamenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, putri Presiden ke-4 Gus Dur yaitu Yenny Wahid, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

"Pertama yang menolak itu adalah Gubernur Jawa Timur saat ini yaitu Khofifah Indar Parawansa, kedua ini adalah sosok menkopolhukam Mahfud MD, ketiga Sandiaga Uno, keempat Yenny Wahid, dan kelima Andika Perkasa," ungkapnya dikutip WE NewsWorthy dari YouTube 2045 TV, Kamis (27/7).

"Memang bisa dibilang ya kubu Anies Baswedan ini sedang kebingungan kalau menurut saya, sekarang coba bayangkan saja hampir semua tokoh yang ditawari maju sebagai cawapres Anies Baswedan mereka ini selalu menolaknya," ujarnya.

"Dan hal ini semakin menyimpulkan bahwa posisi Anies Baswedan adalah kartu mati, harus diakui bahwa sulit bagi Anies Baswedan untuk bisa terus bersaing dengan dua calon teratas lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto," tandasnya.

Read More

Bingung Dalam Menata Kota Jakarta, Anies Akhirnya Gunakan Cara Lama Penggusuran dan Relokasi Warga

 

Anies Baswedan menelan ludah sendiri? Ah, sudah biasa. Anies Baswedan akhirnya setuju dengan kebijakan pendahulunya yang dulu dia kritik habis-habisan? Itu juga sudah biasa. Anies Baswedan tidak menepati janji kampanye? Sudah berulang kali dilakukannya.

Kali ini juga sama, Anies Baswedan menyatakan bahwa penggusuran tidak terhindarkan di Jakarta. Pernyataan ini disampaikannya saat meresmikan Kampung Produktif Tumbuh Cakung pada hari Kamis, 25 Agustus 2022.

“(Relokasi) tidak mungkin dihindari dalam pembangunan sebuah kota. Bayangkan ada sebuah kawasan dimana pemerintah harus bangun jalan tol, harus bangun LRT (light rail transit), pasti harus ada relokasi (warga). Jadi tidak mungkin tidak ada relokasi,” kata Anies

Kalimatnya sih memang benar. Dalam penataan kota bisa saja terjadi relokasi warga atau penggusuran. Hanya saja, rasanya seorang Anies Baswedan tidak pantas mengucapkan kalimat seperti itu jika mengingat pernyataannya saat kampanye dulu.

“Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tunjukkan angka tiga. Mari kita kembali menjadi jadikan kota ini menjadi kota yang bukan gusur-menggusur, kota yang memberikan kepastian tempat tinggal. Kita menginginkan Jakarta jadi kota yang adil,” kata Anies

Bertolak belakang khan pernyataannya? Ini hanya satu dari sekian pernyataan Anies saat kampanye yang menyatakan menolak penggusuran. Dia biasanya mengubah kata menggusur dengan kata menata sehingga kelihatan lebih manis. Rupanya ucapan manis seperti itu disukai oleh warga Jakarta sehingga memilih Anies menjadi gubernurnya. Hasilnya? Remuk redam.

Anies Baswedan juga masih berusaha mencari muka ketika meresmikan kampung susun di Cakung itu. Kampung susun ini diperuntukkan bagi warga Bukit Duri yang digusur pada tahun 2016. Saat itu, pemprov DKI menggusur Bukit Duri sebagai bagian upaya normalisasi sungai Ciliwung. Karena ada warga yang menolak, maka penggusuran berlangsung alot dan sempat terjadi keributan antara aparat dengan warga.

“Saya ingin garis bawahi pentingnya untuk kami bisa menyelenggarakan hal seperti ini sebelum eksekusi pembangunan dilakukan. Toh ujungnya bisa tinggal di tempat yang layak bukan? Seringkali pemerintah itu terbalik prosesnya, harusnya kami siapkan solusinya. Kalau saat itu sudah dibahas rumah begini, tenang semua bukan? Semua punya kesempatan,” kata Anies lebih lanjut.

Memang benar-benar piawai dalam menata kata dan menyembunyikan fakta sebenarnya. Saat penggusuran Bukit Duri tahun 2016, warga yang rumahnya terkena gusur sudah diberikan solusi untuk pindah ke Rusun Rawa Bebek. Solusinya sudah diberikan sejak lama tetapi solusi itu dianggap tidak ada karena ada warga yang ngeyel. Kalau dulu tidak ada yang ngeyel, pasti sudah mendapat hunian nyaman sejak tahun 2016. Tidak perlu menunggu sampai tahun 2022. Begitu bukan?

Selain itu, Anies seolah tidak melihat kenyataan bahwa pada masa kepemimpinannya pun ada penggusuran paksa. LBH Jakarta menerbitkan data tersebut pada tahun 2021. Data yang disampaikan adalah data penggusuran yang terjadi di Jakarta pada tahun 2017 hingga 2019. Beberapa penggusuran itu pun dilakukan dengan paksa tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Yah, hal seperti ini pasti tidak diingat Anies lah karena merugikan citranya.

Selesainya kampung susun di Cakung ini tetap harus diapresiasi. Anies berhasil memenuhi janjinya memberikan hunian layak untuk warga Bukit Duri yang tergusur. Paling tidak dengan ini kita tahu bahwa sebenarnya Anies setuju dengan Ahok untuk memberikan hunian layak berupa rusun kepada warga yang terkena relokasi untuk pembangunan. Dulu mengkritik habis tetapi ujungnya mengikuti juga khan?

Yah, begitulah Anies Baswedan yang sekarang sedang sibuk membangun citra. Dia dikejar waktu karena panggungnya sebagai gubernur akan berakhir pada bulan Oktober. Berbagai cara dilakukannya agar orang terus membicarakannya sebagai pemimpin yang hebat, meskipun sering harus menelan ludahnya sendiri. Bagi saya, hal seperti itu justru menunjukkan dia bukan pemimpin yang hebat karena plin-plan dan tidak bisa dipercaya.

Read More

Anies Baswedan Tak Membantah Tuduhan , Gunakan Politik Identitas Untuk Menang Pilkada Jakarta

 

Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bicara terkait politik identitas saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem. Anies Baswedan mengatakan politik identitas tak bisa dihindari lantaran ia sudah menggunakan siasat tersebut sejak pilkada 2017. Bahkan Ketum Nasdem Surya Paloh mengaku gelar Anies Bapak Politik Identitas sulit dilepas.

Anies lantas bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki strategi untuk membuat kubu seperti yang anies lakukan. Dia juga tidak masalah jika kemudian ada yang tidak menyukai dirinya yang penting ia bisa menjadi presiden dengan cara apapun.

“tidak masalah jika anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk untuk bergabuk dengan saya dan merubah Indonesia menjadi negara khilafah melalui jalan politik identitas” ujar anies

Read More

Retorika Politik Anies Baswedan Gagal Wujudkan Rumah DP Nol Persen dan Program OK OCE

 

Anies Baswedan klaim jumlah wirausaha baru yang mengikuti program Jakpreneur sudah melampaui target. Jakpreneur adalah program untuk mencetak wirausaha baru yang dulu dikenal dengan nama OK OCE (One Kecamatan One for Center Entrepreneurship).

OK OCE merupakan salah satu janji politik Anies dan Sandiaga Uni pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, Anies-Sandi menargetkan 200.000 wirausaha baru dalam waktu lima tahun masa kepemimpinannya.

Program Jakpreneur awalnya menuai kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono mengatakan, program Jakpreneur menjanjikan akan mencetak 361.518 wirausaha baru. Jumlah tersebut meningkat dibanding jumlah yang dijanjikan saat kampanye Pilkada DKI.

Namun, target dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 target kembali diubah menjadi 278.971. Sementara itu, Anies menyebut anggota Jakpreneur telah melampaui target yakni mencapai 287.000 anggota dari 44 kecamatan di seluruh DKI Jakarta. Artinya, anggota Jakpreneur telah melampaui target janji kampanye, namun belum mencapai target dalam RPJMD.

 "Targetnya adalah bisa menumbuhkan 200.000 entrepreneur baru di tahun 2022. Ini targetnya, dan Alhamdulillah target itu tidak tercapai, tapi terlampaui," kata Anies dalam acara Malam Apresiasi Jakpreneur Fest 2021 di Museum Bank Mandiri, Jakarta, Minggu (24/10/2021). Dari jumlah anggota itu, Anies menjelaskan baru 176.000 anggota yang resmi dilantik mengikuti program Jakpreneur. Nantinya, mereka akan mendapatkan pelatihan dan akses pemodalan.

Di sisi lain, Gembong juga menyoroti realisasi pencapaian UMKM yang bisa mendapat akses permodalan hanya 1.064 dari target yang dijanjikan Anies. "Hanya sebanyak 0,3 persen saja (yang terealisasi), namun dalam RPJMD perubahan targetnya turun menjadi 278.971 wirausaha baru. Data di atas dapat kami simpulkan bahwa tanpa adanya pandemi pun program ini akan sulit mencapai target yang sudah dicanangkan," kata Gembong, 2 Agustus 2021. Anies kembali membantah minimnya akses permodalan untuk anggota Jakpreneur.

Program rumah susun (rusun) dengan DP Rp 0, penanganan banjir, dan penanganan kemacetan dianggap gagal diatasi Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Algoritma Research and Consulting.

“Program yang dianggap gagal adalah perumahan DP 0 dan juga bagaimana Gubernur Anies Baswedan mengatasi banjir dan juga mengurangi kemacetan,” kata Aditya.

Hasil survei tersebut menunjukkan, 23,9 persen responden menganggap program rumah dengan Rp 0 gagal. Kemudian, 19,8 persen responden memilih penanggulangan banjir sebagai program gagal, sedangkan 16,7 persen responden menganggap program mengatasi kemacetan Jakarta gagal.

Suvei ini telah dilakukan oleh Algoritma Research and Consulting terhadap 420 di enam kota/kabupaten di DKI Jakarta. Hasil survei mewakili pendapat masyarakat Jakarta usia dewasa atau pemilih (17 tahun ke atas). Margin of error diperkirakan kurang lebih 4,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 27 September sampai 3 Oktober 2022 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner.

Program DP Rp 0 merupakan salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Anies menargetkan pembangunan 232.000 unit rumah dengan DP Rp 0 dalam RPJMD. Namun, Anies memangkas target unit hunian itu dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dalam pergub itu disebutkan bahwa target rumah RP Rp 0 menjadi 9.081 unit. Adapun hingga saat ini, jumlah unit hunian DP Rp 0 yang sudah tersedia sebanyak 2.332 unit.

Kemudian, terkait kemacetan, pada Maret 2022, Anies pernah memamerkan data kemacetan Jakarta yang turun drastis. Anies menyebut kemacetan Jakarta sudah jauh berkurang jika dibandingkan sebelum ia menjabat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menggunakan data dari TomTom Traffic Index dalam mengukur tingkat kemacetan di Jakarta dan perbandingannya dengan negara lain.

Read More

Minim Prestasi Ketika Memimpin, Anies Baswedan Hanya Alat Kelompok Sakit Hati

 

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menilai, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan minim prestasi selama memimpin DKI Jakarta. Menurut Teddy, Anies hanya dijadikan alat oleh kelompok sakit hati dalam hal ini mereka yang kalah pilpres 2019 lalu.

“Kenapa saya harus sampaikan minusnya prestasi anies? Karena @aniesbaswedan dijadikan alat oleh kelompok sakit hati untuk menyudutkan pemerintah, bukan karena bangga sama anies.” Tulis Teddy

“Mereka tau anies nothing, tapi hanya anies yg diam dijadikan alat jualan oleh kelompok sakit hati.” Sambung dia.

Teddy melanjutkan, soal banjir yang kerap terjadi di beberapa titik di Jakarta. Di era Jokowi dan Ahok, banjir bisa diatasi. Namun di era Anies, banjir kembali terjadi di beberapa titik Jakarta. Itu sebab, Anies tidak mau meneruskan pola kerja terdahulu.

“Kalau soal penanganan banjir, dulu daerah banjir, ketika ditangani Jokowi-Ahok gak lagi banjir. Sekarang, daerah yang sudah gak banjir, kembali banjir dan daerah yang gak banjir, kebanjiran.” Ucap dia.

“Karena apa? Karena @aniesbaswedan gak mau meneruskan pola pendahulunya,” katanya lagi.

Teddy mengatakan, Anies itu orang yang paling beruntung ketika jadi Gubernur. Sebab dia tinggal melanjutkan program-program Gubernur terdahulu.

“Beberapa bulan lalu gue bilang saat live di sebuah stasiun tv, anies itu orang yg paling beruntung di dunia, gak perlu ngapa-ngapain dia jadi Gubernur dan gak perlu ngapa-ngapain DKI sudah tertata. Kejadian kan? Dia gak bisa kerja tapi DKI dapat penghargaan.” Pungkasnya.

 

Read More

Anies Baswesdan Gunakan Politik Perasaan Picu Pertengkaran

 

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik.

Pasalnya Anies dianggap tak kedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik identitas yang menyebabkan perpecahan.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu.

"Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Fahri menilai, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik identitas, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik.

"Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia," tuturnya.

Menurutnya, dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia.

"Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri justru mengklaim, dari ketiga bacapres kekinian, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan.

Apalagi, kata dia, sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi," imbuh dia.

Read More

Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Isu Penjegalan Anies Capres

 

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan mayoritas publik tak percaya atas isu penjegalan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkap hanya 19,9 persen responden dari survei itu yang percaya, sementara 46,7 persen tak percaya.

Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.220 responden yang diwawancarai melalui tatap muka dan digelar pada 20-24 Juni 2023.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan tingkat margin of error lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

"Kemudian, kita tanya isu penjegalan Anies sebagai capres, yang percaya terhadap isu ini itu 19,9 persen, 46,7 masyarakat enggak percaya," kata Burhan dalam paparannya, Minggu (23/7).

Burhan pun menyampaikan, dalam survei itu mereka turut menanyakan responden yang percaya, siapa pihak yang dianggap menjegal Anies.

Hasilnya, 10,1 persen menjawab lawan politik Anies, 8,5 persen PDIP, 3,2 persen pendukung Ganjar, 3,2 persen Prabowo Subianto.

Kemudian, Megawati Soekarnoputri sebesar 3,1 persen dan ada pula yang menjawab pemerintah dengan 2,8 persen.

"Kemudian, kita tanya isu penjegalan Anies sebagai capres, yang percaya terhadap isu ini itu 19,9 persen, 46,7 masyarakat enggak percaya," kata Burhan dalam paparannya, Minggu (23/7).

Burhan pun menyampaikan, dalam survei itu mereka turut menanyakan responden yang percaya, siapa pihak yang dianggap menjegal Anies.

Hasilnya, 10,1 persen menjawab lawan politik Anies, 8,5 persen PDIP, 3,2 persen pendukung Ganjar, 3,2 persen Prabowo Subianto.

Kemudian, Megawati Soekarnoputri sebesar 3,1 persen dan ada pula yang menjawab pemerintah dengan 2,8 persen.

Read More

Sudah Kehabisan Akal Dalam Gaet Suara, Anies Baswedan di Sebut Imam Mahdi oleh Pendukungnya

 

Abah Aos sebut Anies Baswedan titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024, "Imam yang sedang berjuang jadi Presiden," ungkapnya.

Sebagai titisan Imam Mahdi, kata Abah Aos Anies harus menang di Pilpres 2024, "Haram kalau menolak Imam Mahdi," ujar dia.

Abah Aos berdoa agar Anies sebagai titisan Imah Mahdi menang di Pilpres 2024, "Abah sudah deklarasi Anies jadi Presiden," ungkapnya.

Musuh Imam Mahdi itu Dajjal, ujar Abah Aos, "Sebagai titisan, Anies harus menang Pilpres 2024," tegas dia.

Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Diungkap Abah Aos dalam ceramah di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada 15 Juli 2023.

Karena itu, haram kalau umat tak dukung titisan Imam Mahdi, "Anies harus jadi Presiden di Pilpres 2024," tegasnya.

Abah Aos bernama lengkap Syekh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul kelahiran Ciamis buat geger. Sebut Anies titisan Imam Mahdi, punya musuh Dajjal. Anies dan pendukungnya kembali menggunakan issue agama untuk memecah belah masyarakat.

Abah Aoes mengaku dapat kabar gembira seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 96.

Surat Yusuf ayat 96, berbunyi; "Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya (baju itu) ke wajahnya (Yakub), lalu dia dapat melihat kembali".

Surat ini, kata Abah Aos, ditujukan padanya, "Surat ini untuk Abah Aos. Anies tidak tahu, tapi Abah tahu," ujarnya.

"Anies adalah titisan Imam Mahdi yang berjuang jadi presiden di Pilpres 2024," ucap Abah Aos penuh keyakinan.

Read More

Hanya Kejar Popularitas Politik, Anies Baswedan Buat Angka Kemiskinan Di Jakarta Meningkat

 

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah miris dengan angka kemiskinan di Jakarta era Anies Baswedan yang terus meningkat.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI Jakarta naik selama lima tahun dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

BPS mencatat, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen periode 2017-2021 atau selama empat tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ima Mahdiah menyebut angka kemiskinan di Jakarta sudah jelas terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Memang betul kemiskinan meningkat dalam akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, jika kita lihat data BPS, kemiskinan melonjak sudah sejak tahun 2019. Jadi memang sebetulnya sudah ada peningkatan sebelum terjadinya pandemi Covid-19," jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengaku prihatin dengan kondisi yang ada.

Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilainya cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2019, APBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun atau naik Rp 18,97 triliun dibandingkan APBD di tahun sebelumnya.

Kemudian tahun 2020, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 87,95 triliun dan APBD Perubahannya pada angka Rp 63,30 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2021 APBD DKI sebesar Rp 84,19 triliun dan APBD Perubahan pada angka Rp 79,89 triliun atau turun sebesar Rp 2,4 triliun.

"Saya tentu prihatin dengan hal ini, anggaran Pemprov DKI yang luar biasa besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menurunkan angka kemiskinan jika Pemprov dan Pak Anies fokus untuk melaksanakan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat," lanjutnya.

Satu di antara contoh program tersebut ialah hunian DP 0 rupiah.

Janji saat kampanye tersebut nyatanya tak mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

"Saya lihat Pak Anies sudah tidak fokus membereskan Jakarta. Harapan saya, semoga di sisa masa jabatan ini Pak Anies bisa fokus melaksanakan program-program yang berdampak pada ekonomi masyarakat rendah di Jakarta," pungkasnya.

Read More

Rocky Gerung Sebut Pertarungan Hanya Ada Antara Prabowo Vs Ganjar, Anies Baswedan Sudah Gak Laku ?

 

Semakin ke sini, rasanya kok semakin malas saya menulis atau membahas soal Anies Baswedan ya?Sosok bakal Capres yang paling kasihan saat ini, atau kalau dalam bahasa Jawanya rodok melas yang menggambarkan kondisi yang menyedihkan nelangsa dan patut dikasihani, tapi saat yang sama saya mendapati bahwa figur Bapak Politik Identitas ini juga membuat orang menahan diri kalau mau kasihan kepada dirinya. Serba salah jadinya, bukan?

Ya , sejak namanya mulai dari diperhitungkan dalam kancah politik, setidaknya di Jakarta pada Pilgub doa 2017 kemarin, sosok Anies Baswedan ini memang ngeselin. Awalnya memang beiau terlihat saleh, cakap bicara, dan bisa dianggap pintar karena mungkin waktu itu publik terkesima oleh kemampuan olah katanya. Namun, tetapi semakin ke sini, kapasitas orang ini sekaligus tabiatnya semakin terbuka, bahkan sudah menjadi rahasia umum ... ternyata nggak seperti yang orang kira!

Saat ada partai sembrono yang berbaik hati mau mengusungnya sebagai bakal Capres 2024 pun, sosok Anies masih juga dirasa bikin risih karena banyak maunya, juga kayak anak ABG yang moody sehingga gampang berubah maunya.

Elit Nasdem pun belum lama mengeluhkan akan permintaan Anies yang suka berubah-ubah, terutama dalam meminta sosok Cawapres yang kudu memenuhi kriterianya. Masalahnya, kriterianya juga nggak jelas karena berubah-ubah seenak udelnya, ya karena moody itu tadi!

Padahal kalau dipikir, apa sih yang bisa ditawarkan Anies, selain sosoknya yang suka menjadi antitesis dengan segala tingkah polahnya, juga kemampuan olah katanya yang bak seeklor ular dengan bisa beracunnya? Nggak ada!

Secara posisi, sebenarnya jika dibandingkan Prabowo Subianto, apalagi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, yang paling lemah ya kubu Anies ini, termasuk koalisi Nasdem-PKS-Demokrat yang diprediksi akan bubar jalan, kecuali mereka menemukan kesepakatan yang bisa menengahi semua konflik kepentingan yang ada.

Cuma ya itu, ego siapa mau dikorbankan karena masing-masing pihak seperti keras kepala dan ingin memaksakan kehendak kepada yang lain, termasuk Anies, yang bisa dibilang bak anak pungut yang bisa dimanfaatkan oleh koalisi partai demi kepentingan mereka, kalau misalnya beneran maju pada Pilpres 2024 dan menang. Misalnya loh yaa!

Jujur saja, kalau ingat cerita Pilgub 2017 kita pasti akan setuju kalau Anies melanjutkan kiprahnya sampai setidaknya ikut mendaftar ketika momen pendaftaran tiba, karena seru dan lucu kalau orang ini sudah beraksi.

Namun, melihat risiko dan keributan yang mungkin ditimbulkan oleh para pendukungnya, yang sudah terbukti ngeselin dan suka bikin naik darah, mendingan dicukupkan sampai di sini sajalah. Mendingan fokus dan energi dipakai untuk memeriahkan Pilpres 2024 yang seharusnya memang disambut dengan gembira seperti theme song Pemilu kita ... pemilihan umum telah memanggil kita. S'luruh rakyat menyambut gembira!

Read More

Tamparan Keras Luhut Binsar Panjaitan Untuk Koalisi PerluBahan

 

AHY kembali mengungkit statement yang mengaitkan Jokowi dengan adanya PK kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko.

AHY menilai, PK tersebut menjadi sinyal adanya penjegalan terhadap Anies karena PK oleh kubu Moeldoko dilakukan pada 3 Maret 2023, dan sehari sebelumnya Demokrat secara resmi mengumumkan dukungan kepada Anies.

Tudingan ini kemudian diskakmant oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut.

"Beliau (Jokowi) itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus (AHY) tadi, mau dijegal partainya. Enggak ada itu sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi," katanya lagi.

Hahaha, pedas banget statementnya. Kalau ada orang yang ngomong penjegalan, mungkin kalau dia berkuasa akan menjegal. Kalau orang itu teriak kriminalisasi, mungkin dia pernah kepikiran untuk mengkriminalisasi. Memang masuk logika sih, di saat kita merasa akan diapa-apakan, berarti dalam pikiran kita pernah berpikir seperti itu atau mungkin dulu pernah melakukan itu. Makjleb banget dah.

Namanya aja AHY, jadi ketua umum partai karena pengaruh SBY. Jadi ketua umum tapi tidak ada wibawa dan banyak yang minggat. Dulu pemilihan ketua DPD, yang kalah malah bisa menang, yang menang tidak jadi ketua. Demokrasi macam apa itu?

Kader mau bikin KLB, tapi harus minta izin dulu sama Ketua Majelis Tinggi yang dijabat oleh SBY. SBY sebagai bapak pasti tidak akan mengizinkan karena posisi AHY bisa terancam. Bukankah itu contoh bahwa KLB mau dijegal demi keamanan posisi AHY? Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

Memang paling bagus Demokrat dijegal aja lah, sudah terlanjur basah. Dari awal AHY sudah meniru gaya berpolitik ala SBY yang merasa terus terzolimi dan prihatin tiada ujung. Ada masalah di Demokrat ujung-ujungnya ditarik ke arah penjegalan Anies atau pembegalan Demokrat. Yang paling lucu adalah Jokowi selalu dibuat seolah-olah terlibat di dalamnya.

Benar kata Luhut, kampungan itu bicara-bicara seperti itu. Norak dan sangat lebay. Tiada hari teriak dizolimi. Kalau di acara Oscar ada penghargaan kategori Acting Prihatin Terbaik, SBY dan AHY layak dapat lifetime achievement.

Read More

KOALISI PERUBAHAN BEDA SUARA SOAL CAWAPRES, AKAN BUBAR JELANG PEMILU 2024?

 

Terjadi perbedaan pandangan dan pilihan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dalam menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat menutup peluang untuk Sandiaga Uno, sedangkan PKS bersikap sebaliknya.

Perbedaan ini berawal dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan nama beserta dua kriteria bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan sepakat dengan dua kriteria dari JK, yakni dapat meraup suara dan dapat bekerja sama.

Gus Choi mengatakan kriteria cawapres Anies mestilah sosok yang bisa membawa kemenangan. Ia tak mempermasalahkan apakah sosok itu berlatar belakang NU atau Muhammadiyah.

"Iya jadi, tokoh-tokoh misalnya yang dari NU memenuhi semua yang disebut-sebut yang dari NU itu memenuhi syarat semua. Penambah pemenangan, menambah kekuatan, bisa mengelola pemerintahan, bisa semua lah, mereka sudah bisa ngurus partai, ngurus organisasi tinggal penyesuaiannya aja," tutur Gus Choi.

Ia menyebut beberapa nama potensial dari Nahdatul Ulama, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj. Menurut Gus Choi, nama-nama tersebut bukan hanya bisa memimpin organisasi melainkan mampu meraup suara dari pemilih.

"Sudah sering saya keluarkan nama-nama itu, sering kan saya menyebut Khofifah, saya menyebut Syaifullah Yusuf, saya menyebut Yeni Wahid, menyebut Kiai Said Aqil Siroj, memerintah bisa semua dan itu semua menambah kekuatan," tutur Gus Choi.

Ia juga merinci nama-nama potensial dengan latar belakang Muhammadiyah. Menurut Gus Choi, salah satunya adalah Din Syamsuddin hingga Profesor Abdul Mu'ti.

"Muhammadiyah tokoh-tokohnya banyak, Din Syamsudin pengalaman panjang, Prof Mu'ti yang Sekjen sekarang, juga bisa. Pokoknya semuanya akan menambah kekuatan, jadi pemerintah itu kedua, yang penting yang tahap pertama itu menang," tutur Gus Choi.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendy Choirie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan.Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

Read More

ANIES BASWEDAN TELAH RUSAK PRINSIP DEMOKRASI di INDONESIA

 

Politikus Partai Gerindra Ferdinand Hutahaean menyebut, bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan telah merusak prinsip demokrasi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Ferdinand lantaran Anies Baswedan menyinggung Pilkada 2017 DKI Jakarta yang melibatkan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Anies Baswedan berbicara terkait politik identitas saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem.

Anies Baswedan mengatakan politik identitas tak bisa dihindari lantaran setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

Anies lantas bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan setelah pemilu selesai. Dia juga tidak masalah jika kemudian ada yang tidak menyukai dirinya.

Read More

JANGAN PILIH ANIES BASWEDAN! POLITISI GOLKAR INI UNGKAP ALASANNYA: "MODEL SEPERTI ANIES JANGAN DIKASIH KESEMPATAN MIMPIN, KERJANYA CUMA MENGEDEPANKAN AROGANSI DAN GENGSI"

 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta masyarakat lebih cermat dalam memilih pemimpin. Hal ini ditegaskan Baco guna menghindari terpilihnya sosok pemimpin yang kerjanya mengedepankan arogansi dan gengsi.Bukan tanpa sebab, pasalnya Baco menilai sudah banyak tokoh yang bisa dijadikan contoh. Seperti misalnya eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dimana kedua pemimpin tersebut punya riwayat kerja yang saling bertentangan dengan gubernur sebelumnya. Seperti Anies yang enggan mengurus RPTRA-RTH Kalijodo besutan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga akhirnya terbengkalai.

Begitu juga dengan Heru Budi yang kini berupaya untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas). Langkah Heru ini terkesan menyindir Anies yang kala itu berpolemik akibat membabat ratusan pohon di Monas.

Baco mengatakan, pemimpin yang seperti itu tidak perlu dikasih tempat karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Sebab, apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya potensi tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya.

"Kan jadi tidak maksimal apalagi pembangunan itu memang berguna dan digunakan masyarakat banyak, terus karena gengsi arogan itu tidak dilanjutkan atau dicuekin dan punya konsep baru yang pake uang rakyat juga, demi untuk arogansi pribadi masing-masing," ucapnya.

Baco pun berpesan kepada para pemimpin yang ada di DKI agar punya komitmen yang kuat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Read More

KEHADIRAN ANIES BASWEDAN DI PANGGUNG POLITIK 2024 JADI MAGNET KELOMPOK RADIKAL & TERORISME UNTUK MELANCARKAN AKSINYA

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan mereka akan terus mengantisipasi dan meminimalisir kemunculan kelompok radikal atau ancaman terorisme menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut mereka, potensi gerakan radikal di Indonesia tetap ada, tetapi aparat keamanan akan bekerja lebih keras supaya ajang Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berjalan lancar.

Wakhid mengatakan, BNPT sudah membuktikan kinerjanya dalam menjaga dan meminimalisir ancaman terorisme terhadap Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 15-16 November lalu.

Menurut Wakhid, hal yang mesti diwaspadai dalam suksesi parlemen dan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang adalah politik identitas. Dia mengatakan, politik identitas dinilai bisa memicu radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu, Wakhid menyatakan salah satu cara menanggulangi ancaman terorisme dan radikalisme dalam Pemilu dan Pilpres 2024 adalah meredam politisasi agama sehingga tidak mengarah kepada penyebaran kebencian di antara masyarakat.

Read More

TERNYATA PEMILIH NASDEM DI JAWA TIMUR LEBIH PILIH GANJAR PRANOWO DI PILPRES 2024

 

Hasil survei terbaru Indopol Survey & Consulting menunjukkan 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada Pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo. Survei ini dilakukan pada 16-24 Maret 2023 terhadap 1.040 yang tersebar di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling. Margin of error ± 3.1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria responden yang diwawancarai tatap muka berumur 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih.

"Temuan menarik dalam survei ini, 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo, 25 persen untuk Prabowo Subianto dan hanya 16,7 persen suara untuk Anies Baswedan," ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting Ratno Sulistiyanto

Ratno mengatakan hal tersebut disebabkan karena Anies Baswedan sebagai capres Nasdem belum diterima oleh sebagian besar masyarakat Jawa Timur. "Selain karena kurang masifnya Partai Nasdem dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, di samping lemahnya partai politik di mata pemilih," kata Ratno.

Ganjar Pranowo, kata Ratno, juga mendapatkan limpahan dukungan pemilih Jawa Timur dari pemilih Jokowi di pemilu 2019 lalu sebesar 56,6 persen dan 22,2 persen dari pemilih Prabowo. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 41,1 persen dari pemilihnya sendiri dan 11,3 persen dari pendukung Jokowi.

"Sedangkan Anies Baswedan mendapatkan 10,5 persen dari pemilih Jokowi dan 18,5 persen dari pemilih Prabowo di Pemilu 2019 lalu," kata Ratno.

Dari survei tersebut tergambar pula bahwa hanya wilayah sub-kultur Madura yang memberikan suara mayoritas kepada Anies Baswedan, sebesar 40,9 persen. Sementara mayoritas di wilayah Arek, Panturan, Pandulangan-Oseng, dan Mataraman memberikan suara kepada Ganjar Pranowo.

Read More

Jokowi Dapat Predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' dari National Olympic Committee

 

National Olympic Committee (NOC) atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) resmi memberi predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Predikat tersebut disampaikan oleh Presiden NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dalam agenda Rapat Anggota & Kongres Luar Biasa NOC Indonesia 2023 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (6/3).

"Hasil pembukaan tadi ada persetujuan dalam memberikan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Jokowi dan disepakati bersama dan lewat rekomendasi kami akan diberikan kepada Presiden Jokowi atas kinerja yang telah diberikan. Setiap hari kami dapat dukungan dan support dan kinerja kami selama ini," ucap Okto.

"Dengan semua karyanya, dalam sejarah memberikan bonus terbesar dan kontribusinya sangat layak, dengan ini kami berikan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo," kata Okto.

Okto mengatakan berbagai ajang olahraga internasional diselenggarakan di masa pemerintah Jokowi. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' diberikan kepada Jokowi.

"Sejarah perjalanan kita sejak Pak Jokowi jadi presiden, ada Asian Games, Asian Paragames, World Beach Games, terus ada rencana tuan rumah Olimpiad

"Ada juga kejuaraan dunia basket, sepeda, Piala Dunia U-20. Itu ada dukungan Presiden langsung," sambungnya.

Lebih lanjut Okto menyatakan pihak NOC akan memberikan seremoni khusus dalam penyerahan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Jokowi. Namun dalam hal ini, pihaknya akan lebih dulu membuka komunikasi dengan presiden.

"Saya akan lapor dulu kepada Pak presiden. Kalau beliau berkenan, maka akan kami formalkan pemberian predikat ini," ucapnya.

Read More

Kala Jokowi Mendadak Turun dari Mobil di Soreang, Temui Petani Sedang Panen Padi

 

Presiden Jokowi mendadak turun dari mobil saat hendak kembali menuju Kota Bandung usai meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jokowi menemui para petani di sawah.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (6/3/2023), Jokowi meminta berhenti saat melihat sejumlah petani yang sedang memanen padi saat melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang. Momen Jokowi menemui para petani itu di luar agenda yang direncanakan.

Setelah itu, Jokowi turun dari mobil dan menghampiri para petani tersebut untuk berbincang sejenak sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen saat itu.

Jokowi menyebut bahwa harga gabah kering yang diungkapkan oleh petani tersebut berada di angka Rp 6.000 per kilogram. Mendengar hal itu, Jokowi menilai harga tersebut masih tergolong baik.

Selain soal harga gabah, petani menyampaikan aspirasinya soal kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Ani, misalnya, menilai harga pupuk saat ini masih tergolong mahal.

"Pupuknya susah, baru-baru sekarang ada lagi, lagi mahal pupuknya," ucap Ani.

Setelah berbincang dengan para petani, Jokowi pun melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Read More

Terkait Putusan PN Jakpus, Presiden: Pemerintah Kawal Tahapan Pemilu dengan Baik

 

Presiden RI Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden menanggapi pertanyaan mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu.

“Saya sudah sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023).

Presiden menilai putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.

“Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” tandasnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada Kamis (02/03/2023) untuk menunda pemilu berdasarkan tindak lanjut atas gugatan Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022

Read More