Jokowi menekankan kepada para menteri dan kepala
lembaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023
difokuskan untuk program-program yang produktif, terutama dalam rangka
penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam
Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023, di Istana
Negara.
“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas
nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan
ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ujar
Presiden.
Terkait transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD),
Presiden mendorong agar penggunaan anggaran tersebut dapat memacu pertumbuhan
ekonomi di daerah.
“Dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi
daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi
di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta jajaran terkait
untuk memastikan agar prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
selaras dengan APBN.
“Artinya, sinkron dengan prioritas-prioritas
nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama yang
berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, dan yang
berkaitan dengan investasi,” kata Presiden.
Dalam arahannya, Presiden juga meminta pihak
terkait, pusat dan daerah, untuk bekerja sama dalam menekan laju inflasi agar
berada di bawah lima persen.
“Saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya
lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan
bersama-sama, sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi COVID-19 yang
terjadi di negara kita,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar