Pembangunan Akses menuju IKN terus dilakukan pembangunan untuk mempermudah akses dalam pengembangan Ibu Kota baru, yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia Baru!
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Jalan Lingkar Sepaku, di Provinsi Kalimantan Timur. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan IKN saat ini sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.
Jokowi Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas ke IKN untuk mempermudah akses dalam pengembangan Ibu Kota baru, yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia Baru!
Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan konsep Ibukota yang berdiri megah namun masih menyatu dengan alam, serta ramah lingkungan.
Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progres fisik mencapai 77 persen. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah sekitar 2,91 kilometer.
“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” ujar Junaidi.
Total alokasi APBN untuk pembangunan jalan ini adalah sebesar Rp103,772 miliar. Junaidi mengatakan, tender pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai sehingg pembangunan dapat segera dilaksanakan.
“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.
Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6,671 hektare. Sedangkan infrastruktur prioritas yang akan dibangun antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran kementerian/lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian aparatur sipil negara (ASN), jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar