Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) pada 2023 kepada 10 BUMN sebesar Rp73,2 triliun. PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,8 triliun dan PMN non tunai Rp3,4 triliun.
PMN untuk BUMN disepakati setelah Kementerian BUMN melaksanakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk tahun anggaran 2023. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengungkapkan mayoritas fraksi menyetujui rencana PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN. Hanya beberapa fraksi yang menyebutkan catatan dalam persetujuannya.
Penyertaan Modal Negara (PNM) merupakan salah satu dukungan serius dari Pemerintah terhadap pengembangan dan kemajuan dari BUMN. diharapkan dengan dikucurkannya pendanaan ini dapat berdampak positif dalam peningkatan kualitas dan pendapatan dari BUMN.
Adapun, rincian BUMN penerima PMN 2023 yakni PLN Rp10 triliun digunakan pembangaun infra ketenagalistirkan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desan dan pembangkit EBT.
PT Len Industri/Defend Id sebesar Rp3 triliun akan digunakan pembanguan fasiltias dan peningkata kapasitas produksi rada, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).
PT RNI/ID Food sebesar Rp2 triliun memperbaiki strutkur permodalan dan meningkatkan pasitas usaha perseroan meujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).
PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp30,561 triliun digunakan pembangaunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap I dan Tahap II.
PT Aviasi Pariwisata Indonesia/ In Journye sebesar Rp9,5 triliun digunakan penguatan permodalan restrukturisasi, pengemabgnan infra pariwisata dan infra aviasi, serta pembebasan lahan dapn penyelesaian proyek kawasan KEK mandalika (pengembangan usaha dan penugasan).
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesai/ IFG sebesar Rp6 triliun digunakan pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamrindo dan PT Askrindo (penugasan).
PT KAI sebesar Rp4,1 triliun yang akan digunakan memenuhi setoran modal porsi Indonesia penambahan pembiayaan proyek KCJB.
“BUMN merupakan korporasi, harus sehat, pemasukan ke negara maksimal, pelayanan publik dilaksanakan dan intervensi ketika pasar tak seimbang ini kami lakukan,” erick thohir.
#JayalahNKRI
0 komentar:
Posting Komentar