Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin
Liputo meminta anggaran pembangunan jalur sepeda senilai Rp 38 miliar dinolkan.
Anggaran itu masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.
"Untuk jalur sepeda semula dianggarkan
sebesar Rp 38 miliar kemudian kami usulkan untuk dinolkan," kata Syafrin
Penghapusan anggaran jalur sepeda ini telah
mempertimbangkan kritik anggota Komisi B, Gilbert Simanjuntak dan Taufik
Zoelkifli. Gilbert menganggap pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota hanya
menghamburkan uang daerah.
Selain anggaran pembangunan, usulan dana untuk
evaluasi penyediaan jalur sepeda sebesar Rp 2 miliar juga dihapus. Menurut
Syafrin, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia
telah bersedia mengevaluasi efektivitas penggunaan jalur sepeda di Jakarta.
Tahun depan, tutur dia, pemerintah DKI bakal
mengevaluasi rute hingga penggunaan jalur kendaraan roda doa ini secara
komprehensif. "Tapi untuk pelaksanaan evaluasinya tentu tidak akan
menggunakan APBD," ujar dia.
Sebelumnya,
mantan Gubernur DKI Anies Baswedan masif membangun jalur sepeda. Anies
pertama kali meresmikan jalur khusus itu pada 2019. Saat ini terdapat total
103,5 kilometer jalur sepeda.
Rencananya,
DKI menambah lagi jaringan rute sepeda sepanjang 195,6 kilometer di 20
lokasi. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 tertera
target pembangunan jalur sepeda hingga 535,68 kilometer.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari PSI Eneng
Malianasari menuding keberadaan jalur sepeda jadi biang kemacetan di Jakarta
semakin parah. Dari sejumlah ruas jalan yang terdapat jalur sepeda, menunjukkan
adanya kemacetan yang semakin parah.
Eneng yang tercatat sebagai anggota Badan
Anggaran DPRD DKI itu mengatakan keberadaan jalur sepeda justru membuat laju
kendaraan semakin lambat. Akibatnya macet semakin parah.
Karena itu, ia mempertanyakan langkah Dinas
Perhubungan DKI yang akan menambah jalur sepeda di saat tren penggunaan sepeda,
kata dia, semakin menurun. Ia menilai, penambahan jalur sepeda tidak akan
efektif.
0 komentar:
Posting Komentar