Ganjar Harap Semangat Antikorupsi Dimulai dari Tingkat Desa

 

Ganjar Pranowo berharap semangat antikorupsi bisa terus menggema dan dimulai dari tingkat desa. Hal itu diungkapkan Ganjar usai menghadiri Peluncuran Desa Antikorupsi tahun 2022, di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Komitmen ini dimulai sejak acara pembentukan di Gowa, Sulawesi Selatan awal Juni lalu. Ini bukan cerita sulit karena kita punya kewenangan kata Pak Firli Ketua KPK.

Ganjar mengatakan, untuk mewujudkan budaya antikorupsi hanya butuh kemauan untuk melaksanakan. Maka usai acara di Gowa, Ganjar langsung menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) terkait untuk bergerak.

Ganjar perintahkan aja Inspektorat sama Dispermasdes bikin satu kabupaten satu dan kita sudah punya 29 sekarang ongoing semua dalam penilaian dan alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru.

Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang menjadi desa dengan kategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Ia berharap hasil penilaian dari Desa Banyubiru bisa direplikasi ke 7.809 desa di Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan, pelaksanaan program ini tidak akan sulit karena kepala daerah khususnya bupati bisa mendorong itu dengan melihat contoh yang sudah ada.Guidance-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu aja; mau atau tidak melakukan.

Sepuluh desa percontohan antikorupsi yang diluncurkan hari ini, antara lain Desa Banyubiru, Jawa Tengah; Desa Cibir Wetan, Jawa Barat; Desa Kumbung, NTB; dan Desa Detusoko Barat, NTT. Kemudian Desa Sukojati, Jawa Timur; Desa Kamang Hilia, Sumatera Barat; Desa Hanura, Lampung; Desa Pakatto, Sulsel; Desa Kutuh, Bali; dan Desa Mungguk, Kalbar.

Sementara Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Ganjar dan seluruh jajaran di Jawa Tengah dalam menjaga budaya antikorupsi. Dalam prosesnya, pencegahan korupsi perlu keterlibatan semua pihak.

Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu mengatakan, kepala daerah menurut Dirli punya peranan penting membantu kerja KPK.Peran kepala daerah memastikan tidak ada satu celah yang bisa digunakan di luar peruntukkannya secara benar formil maupun materil.