Jokowi
akhirnya buka suara mengenai alasannya menunjuk Wali Kota Semarang Hendrar
Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
Hendrar
Prihadi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hendrar
menggantikan Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya dilantik Jokowi sebagai Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kepercayaan
yang diberikan Jokowi kepada Hendrar Prihadi untuk menjadi Kepala LKPP bukanlah
tugas mudah. Pasalnya, Hendrar Prihadi nantinya akan mengelola seluruh belanja
barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah yang mencapai ribuan triliun.
Sebagai
gambaran total belanja kementerian/lembaga pada tahun ini berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) 98/2022 mencapai Rp 945,7 triliun. Sementara itu, total
belanja transfer ke daerah bisa mencapai Rp 804,7 triliun.
Untuk
belanja barang sendiri, dana yang ditetapkan dalam kas keuangan negara
berdasarkan Perpres 98/2022 mencapai Rp 337,9 triliun. Angka tersebut belum
menghitung anggaran transfer daerah untuk belanja barang yang masing-masing ketentuannya
diputuskan oleh pemda.
Jokowi
sendiri dalam beberapa kesempatan kerap menyoroti belanja kementerian/lembaga
yang lebih banyak produk impor ketimbang lokal. Jokowi bahkan sudah
memerintahkan agar produk yang dicatat dalam e-katalog dibanjiri oleh produk
lokal.
0 komentar:
Posting Komentar