Jokowi
menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 120 Tahun
2022 tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Jokowi pada tangga 27
September 2022.
Di dalam
Perpres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini dinyatakan
bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Penugasan
khusus sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh
Presiden dan/atau hasil kunjungan lapangan Presiden, yang terdiri atas:
a.
pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
b.
pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai;
c.
pembangunan tambatan perahu;
d. pembangunan
atau pengembangan sistem drainase;
e.
pembangunan jalan dan jembatan;
f.
preservasi jalan dan jembatan;
g.
pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan;
h.
pembangunan atau rehabilitasi asrama mahasiswa;
i.
pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, dan pendidikan tinggi;
j.
pembangunan atau rehabilitasi gedung/ bangunan umum;
k.
pembangunan atau perbaikan rumah dan sarana dan prasarana serta utilitas umum
perumahan;
l.
pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum;
m.
pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga;
n.
pembangunan atau rehabilitasi auditorium;
o.
pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan;
p. pembangunan
atau rehabilitasi istana;
q.
rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan bangunan kawasan cagar budaya;
r.
pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar;
s.
pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit;
t.
pembangunan atau rehabilitasi rumah susun dalam rangka revitalisasi kawasan;
dan/atau
u.
pembangunan, rehabilitasi, renovasi rumah susun, atau bangunan gedung
pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana
dan isolasi terpusat.
“Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan penugasan khusus
sebagaimana dimaksud memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi,
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ditegaskan dalam Perpres.
Dalam
penugasan khusus, Menteri PUPR berkoordinasi dengan kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota,
pemerintah desa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan/atau masyarakat yang terkait dalam percepatan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud.
0 komentar:
Posting Komentar