Jokowi
melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII
DPR RI menyepakati untuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru
untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga (RT) pada tahun 2023.
Jumlah ini meningkat sebanyak 3.000 rumah dari tahun sebelumnya sebanyak 80.000
rumah.
Dari
anggaran infrastruktur yang tersedia, jokowi bersama Komisi VII DPR sepakat
untuk meningkatkan volume dan anggaran untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)
dari tahun anggaran sebelumnya, 2022 sebesar 80 ribu sambungan rumah (SR)
menjadi 83 ribu SR pada tahun anggaran mendatang, 2023.
“Bantuan
pasang baru listrik untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 83 ribu SR dengan
total anggaran Rp201,65 miliar,” ujar Arifin.
Kementerian
ESDM dan DPR RI juga menyepakati anggaran pembangunan PLTS terpadu/PLTMH di
daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebanyak 12 unit dengan anggaran
sebesar Rp94,44 miliar dan meningkatkan pembangunan PJU-TS menjadi 31.072 unit
dengan pagu anggaran Rp500,45 milyar.
Menteri
ESDM pun mengucapkan terima kasih atas seluruh kesepakatan yang sudah dicapai
dan berkomitmen untuk segera melaksanakan proses lelang pra Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar segera dapat dilaksanakan pembangunannya
sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.
Sebagai
informasi, BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak
mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya
sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.
0 komentar:
Posting Komentar