Indonesia
kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal Indonesia pernah
memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi
Indonesia baik-baik saja.
Kebijakan
tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Jokowi saat baru terpilih. Kala itu,
Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur
sangat mendesak.
Juga patut
diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya
ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak
memberikan dampak besar ke perekonomian.
"Kita
pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana
subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB,"
kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan
Anggaran DPR RI, Senin (12/9/2022)
Pada 2014,
subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang
digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp
12.189 per dolar AS.
Jumlah
subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan
harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan
penyelewengan.
Pemerintah
sebelum era Jokowi bukan tanpa usaha. Sederet kebijakan pernah dilaksanakan.
Mulai dari pemasangan stiker BBM non subsidi hingga penggunaan teknologi Radio
Frequency Identification (RFID). Hanya saja memang kurang efektif atau beberapa
kalangan menyebut lebih tidak ada gunanya.
Reformasi
Jokowi juga terbantu oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba turun drastis ke
level US$ 40 per barel. Jadi, sekalipun subsidi hampir sepenuhnya dicabut,
harga BBM, yaitu premium dan solar masih rendah.
Pemangkasan
dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara),
pembangkit listrik
dan
infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke. Tak salah bila pertumbuhan
ekonomi cukup stabil bergerak di level 4-5%.
"Saat
itu kita menghubungkan subsidi dan kompensasi ini dengan infrastruktur yang
kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tarif hidup
masyarakat banyak," jelas Febrio.
0 komentar:
Posting Komentar