Jokowi
menegaskan perlu adanya reformasi di sektor hukum Indonesia. Hal tersebut
disampaikan Presiden Jokowi menanggapi penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati
sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Presiden
menyampaikan dirinya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD terkait hal tersebut.
“Memang
saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum
kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam,” ujar Presiden saat
menjawab pertanyaan wartawan, Senin (26/09/2022) siang, usai melepas pengiriman
bantuan kemanuasiaan untuk korban banjir di Pakistan, di Pangkalan TNI Angkatan
Udara Halim Perdanakusuma.
Presiden
juga meminta semua pihak untuk bersabar dan mengikuti seluruh proses hukum yang
ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Iya, yang
paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang di KPK,” ujarnya.
Hal senada
juga disampaikan Presiden menanggapi kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua
Lukas Enembe. Presiden menyampaikan bahwa semua orang sama di mata hukum.
“Saya kira
proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata
hukum. Saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK,
menghormati proses hukum yang ada di KPK
0 komentar:
Posting Komentar